Dukung Jenderal TNI (purn) Gatot Nurmantyo Lawan Komunis Gaya Baru

  • Whatsapp
banner 468x60

Intelijen007news, Jakarta – Melalui Perss Rilis yayasan LBH Rantai Keadilan,  Dukung Gerakan, Mantan Panglima TNI Jenderal TNI (purn) Gatot Nurmantyo Lawan Komunis Gaya Baru, Selasa (28/09/2021)

Berikut:  PERSS RELEASE

YAYASAN LBH RANTAI KEADILAN
No. 27/SP/YLBHRKN/IX/2021
“DUKUNG GERAKKAN PANGLIMA TNI JENDERAL TNI (PURN) GATOT NURMANTYO LAWAN KOMUNIS GAYA BARU, USUT HILANGNYA MONUMENT PATUNG PAK SOEHARTO DKK, SEJARAH PEMBERANTASAN PKI DI MARKAS KOSTRAD SEBAGAI TUDINGAN TNI DISUSUPI PKI”

Dengan Hormat,

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM RANTAI KEADILAN NUSANTARA (LBH-RKN), berdasarkan SK MENKUMHAM nomor AHU (0000909.AH.01.05.TAHUN 2021) yang beralamat di Jl.Ketapang No. 14 Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540, sebagai lembaga yang MENGHARAMKAN ajaran komunis ada di Indonesia atau dengan sebutan Komunis gaya baru dikarenakan tidak sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, serta Indonesia telah mengalami sejarah kelam dengan berkembangnya ajaran komunis didalam wadah PKI, hingga ditetapkan sebagai organisasi terlarang sebagaimana TAP MPRS Nomor XXV/1966 tentang larangan Ajaran Komunisme/Marxisme.

Pernyataan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo, menuding komunisme telah menyusup ke tubuh TNI dengan hilangnya patung Pak Soeharto, Sarwo Edhie, dan AH Nasution beserta tujuh pahlawan revolusi di Museum Dharma Bakti yang berkaitan dengan penumpasan komunisme di Indonesia di MARKAS KOSTRAD, sangat serius dan perlu ditindaklanjuti mengingat kejadiannya di Markas Kostrad, sebagai institusi TNI yang Tugas pokoknya adalah menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan Bangsa dan Negara terutama Komunis gaya baru’

Menindaklanjuti pernyataan mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo, LBH RKN mendukung untuk ditindaklanjuti, hingga adanya pertanggungjawaban pidana dan atau adminstrasi Negara, kepada pihak-pihak, apabila benar menghilangkan patung pak Soeharto, Sarwo Edhie, dan AH Nasution beserta tujuh pahlawan revolusi dari Museum Dharma Bakti, mengingat patung-patung tersebut menggambarkan sejarah kebatinan manusia Indonesia pada saat perintah pemerantasan PKI beserta ajarannya, yang setiap tahunnya dijadikan simbul perlawanan/larangan negara terhadap ajaran Komunis;

Untuk itu perlu kiranya Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat, apakah TNI telah disusupi Komunisme yang dimaksudkan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo dengan memperjelas keberadaan benda-benda bersejarah berupa patung-patung yang dimaksud, hingga asal muasal anggaran pembuatan patung tersebut, apakah berdasarkan anggaran Negara atau milik pribadi yang dititipkan di Museum Dharma Bakti, kapan saja pemiliknya bisa mengambil kembali, dan bagaimana sistem pengadannya, dikarenakan patung-patung tersebut, menurut kami masuk benda cakar budaya sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 6 huruf (a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya menyebutkan “Benda Cagar Budaya dapat: a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia”;

Penjelasan Panglima TNI kepada masyarakat dibutuhkan dalam rangka menunjukkan komitmen TNI dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Organisasi dan Ajaran Komunisme karena dapat merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, dan komitmen Panglima TNI untuk menindak oknum TNI apabila mendukung bangkitnya Komunis gaya baru di Indonesia termasuk menindak pihak-pihak yang telah menghilangkan benda-benda bersejarah perlawanan negara terhadap Komunisme.

Demikian Perss Release ini kami sampaikan.

Jakarta, 28 September 2021
Hormat Kami
DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA BANTUAN HUKUM RANTAI KEADILAN NUSANTARA
(DPP LBH RKN

ROBI ANUGRAH MARPAUNG, S.H.,M.H
KETUA UMUM

ARPAN MARWASIH NASUTION, S.H. M.H
DIREKTUR ADVOKASI IDIOLOGI

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *