LIRABICA Minta Perlindungan Ke LKBH SOKSI

  • Whatsapp
banner 468x60

Intelijen007news, Jakarta, LIRABICA meminta bantuan kepada Dewan Eksekutif Pusat LKBH SOKSI, yang diterima secara langsung oleh Direktur Eksekutif Pusat DEP LKBH SOKSI. Selasa (21/09/2021)

Berbagai permintaan bantuan hukum tersebut disebabkan LIRABICA telah dipersekusi oleh kelompok masyarakat dengan cara masuk kedalam pekarangan dan rumah dari LIBERICA pada tanggal 29-mei-2021,

“atas kejadian tersebut LIBERICA dan keluarganya mengalami sock, ditambah kedua orang tua dari LIBERICA yang sedang sakit tanpa ampun juga hampir dipukul ‘kekerasan fisik-rd’

Persekusi tersebut terjadi pada Jam 09.31 WIB, pada tanggal 29 Mei 2021,

kelompok masyarakat tersebut secara beramai-ramai bersama dengan Ketua Rt yang notabene oknum aparat kepoisian memaksa masuk kedalam pekarangan dan rumah LIRABICA yang terletak di Cluster Den Haag, Kota Wisata, Cibubur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Masyarakat tersebut memaksa masuk disertai ancaman dan paksaan kepada LIRABICA sekeluarga,

kelompok masyarakat itu berteriak-teriak dan mencaci maki menggunakan kata-kata kotor dan tidak senonoh menyerang nama baik,

Merupakan sebuah kehormatan dan maratabat LIRABICA yang pernah menjadi finalis Miss Earth Indonesia 2012, massa tersebut memaksa LIBERICA dan keluarganya kekuar dan pindah dari lingkungan Cluster DEN HAAG, Kota Wisata yang telah dihuninya selama beberapa tahun ini.

Neil Sadek, S.H. (Direktur Eksekutif Pusat LKBH SOKSI) menyatakan “tidak dapat dibenarkan tindakan persekusi “main hakim sendiri” terhadap seorang warga negara dalam Wilayah Negara Kesatuan R.I. yang berdasarkan hukum”, tandasnya.

Tindakan main hakim Sendiri merupakan Perbuatan yang melawan hukum dan haram di Negeri ini.

“Bahwa tindakan main hakim sendiri (eigen richting) merupakan suatu bentuk perbuatan bar-bar yang hanya dapat terjadi pada daerah atau tempat yang tidak beradab, diharamkan bagi setiap orang atau kelompok orang main hakim sendiri di negeri ini, Indonesia adalah Negara Hukum”, ungkapnya

Menurutnya, siapapun pelaku dari perbuatan main hakim sendiri wajib ditindak dengan tegas, tanpa kompromi siapapun pelakunya”,

Kemudian dikatakan oleh Direktur Eksekutif Pusat LKBH SOKSI tersebut bahwa, “setiap warga negara mempunyai kesamaan di depan hukum (equality before the aw)” katanya.

Sehingga tidak ada yang sakti atau kebal hukum di negeri ini.

“proses penegakan hukum (law enforcement) atas suatu kejahatan wajib ditegakkan, baik pelaku individu ataupun kelompok masyarakat, karena mereka semua adalah subyek hukum yang dibebani suatu kewajiban hukum untuk mentaati norma-norma hukum yang berlaku”, tuturnya

Neil Sadek, SH juga menyatakan bahwa itu tidak boleh seorang atau kelompok orang melakukan pengusiran seperti yang dialami oleh LIBERICA.

“Sebab LIBERICA seorang Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak-hak azasi yang dijamin oleh Undang-Undang tentang Hak Azasi Manusia untuk bebas berdiam dan dapat memilih hidup dan bertempat tinggal dimana saja di setiap jengkal di negeri ini”, ujarnya

Kasus ini seharusnya apabila ada suatu permasalahan sebaiknya mengadukan kepada aparat setempat untuk memusyawarahkannya dengan bijaksana dengan cara melakukan suatu proses ‘tabayyun’ oleh tokoh masyarakat kemudian dicari solusi yang bijaksana, bukan melakukan persekusi atau main hakim sendiri” ;Tandasnya

Finalis Miss Earth Indonesia 2019, LIRABICA tampil dan curhat dalam acara HPS pada TV iNews didampingi oleh Neil Sadek, S.H. yang mewakili DEP LKBH SOKSI,

Karena LIBERICA telah menyampaikan perbuatan main hakim seniri tersebut kepada pihak kepolisian yaitu atas perbuatan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 335 KUHPidana dan memasuki rumah tanpa izin

Terdapat pada Pasal 167 KUHPidana sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Kaporan Polisi No. Pol.: STPL/B/879/V/2021/JBR/RES BGR tanggal 31 Mei 2021 dan Surat Kaporan Polisi No. Pol.: STPL/B/1200/VIII/2021/JBR/RES.BGR tanggal 18 Agustus 2021,

Sementara adanya dugaan keterlibatan Ketua RT yang notabene merupakan konum anggota kepoisian dari Mabes POLR, maka laporannya disampaikan kepada Divisi Propam Mabaes Polri dengan berdasarkan Surat Penerimaan Surat Pengaduan Propam No. Pol. : SPSP2/2888/VIII/2021/Bagyandu tanggal 19 Agustus 2021, (saf)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *