Tupoksi DPRD Sinjai?, Dana Pinjaman Daerah Carut Marut!!!

  • Whatsapp
banner 468x60

Intelijen007news, Sinjai, Sulsel – Ancha Mayor, Sosoknya yang dikenal sebagai pemerhati sosial berkarakter ‘Singel Figter’ di Butta Panrita Kitta, kembali menegaskan terkait carut marutnya Dana Pinjaman daerah kabupaten Sinjai. Selasa, (31/08/2021)

Ia mengatakan bahwa salah satu yang perlu dipahami, bila pembentukan pansus dana pinjaman tidak jadi.

“maka yang paling pertama saya lakukan, yaitu melaporkan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Sinjai Periode yang lalu, mungkin ada yang bertanya” jelasnya

Berita terkait: https://intelijen007news.com/2021/08/30/buntut-dana-pinjaman-daerah-pemkab-sinjai/

Dia juga pertanyakan adanya dugaan keterlibatan anggota DPRD Sinjai priode tahun 2014-2019, terkait pinjaman Rp 185 M dari bank Sulselbar.

“kenapa anggota DPRD periode yang lalu ‘priode 2014-2019’, sebab pengajuan Dana Pinjaman disetujui oleh Anggota DPRD Periode yang lalu” tanya dia.

“maka secara otomatis, wajib mereka pertanggung jawabkan keputusannya.” Tambanya.

Menurutnya ‘Ancha Mayor-red’ adanya anggota DPRD Sinjai di priode tahun 2019-2024 yang bukan incumbent.

“Kalau anggota DPRD periode yang sekarang (bukan incumbent yang tetap duduk), caranya menggiringnya bedah, saya punya cara dan strategi tersendiri” tuturnya.

Sosoknya yang dikenal sebagai pemerhati sosial berkarakter “Singel Figter”, Ancha Mayor mengatakan “Silahkan bermain-main, tapi kalau sampai ada yang masuk bui nantinya, jangan salahkan kami, sebab kami sudah sampaikan secara legal kepada bapak/ibu sekalian” tegasnya.

Berkaitan hal pansus tentan dana pinjaman terbentuk, adanya dugaan beberapa oknum anggota DPRD Sinjai terlibat.

“Saya Berani katakan, sebahagian Oknum Anggota DPRD Sinjai sangat Takut bila terbentuk Pansus Dana Pinjaman, sebab mereka juga terlibat langsung didalamnya” ucapnya.

“Tapi camkan kata-kataku, siapapun kalian, saya akan giring ke APH, kalian boleh ludahi saya punya muka kalau saya tidak lakukan” kembali menegaskan.

Berkaitan hal itu, jika melihat fungsi, tugas dan kewenangan serta hak DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan Pasal 94 dan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, meliputi “pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan”.

(sfn)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *