Buntut Sebelas Milyar, Pemda Sinjai Tiarap Dana PEN Belum Cair Kontraktor Merana

  • Whatsapp
banner 468x60

Intelijen007news, Sinjai, Sulsel, Dampak penyebaran virus Covid-19 terjadi secara global dengan jumlah korban terinfeksi yang mencapai puluhan ribu hingga jutaan orang di seluruh Indonesia diantaranya kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan.

Untuk itu pemerintah menangani pandemi Covid-19 di Indonesia tidak ketinggalan pemerintah Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan.

Dikutip berbagai sumber, Sedemikian rupa sehingga aturan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) hingga kini PPKM dikeluarkan oleh untuk mengurangi penyebaran virus pandemi covid-19.

Sehingga dampak dari PSBB maupun PPKM ini sangat terasa bagi para pelaku usaha yang membuat usaha sepi.

Eksistensi Covid-19 di Indonesia sudah memasuki tahun kedua. yang mulanya menyerang kesehatan, kini merambat hingga masalah perekonomian

Menimbulkan banyak pengusaha yang nyaris bangkrut dan begitu juga pekerja yang kehilangan pekerjaan sehingga menimbulkan dampak perlambatan ekonomi.

Untuk menanggulangi dampak Covid-19, program PEN diamanatkan dalam Perppu 1/2020 dan turunan kebijakan fiskalnya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.23/2020.

Salah satunya cara pemerintah melakukan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) atas dampak pandemi Covid-19?

Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, salah satunya sebagai penerima program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Berita terkait: https://intelijen007news.com/2021/08/10/permintaan-kejari-sinjai-terabaikan-kontraktor-menagih-ini-kata-stakeholder/

Namun dari program tersebut, pemerintah kabupaten Sinjai, Dana yang bersumber dari PEN disinyalir digunakan untuk membayar pinjaman dari Bank Sulselbar.

Sebelumnya pemerintah daerah Sinjai telah mengajukan pinjaman ke Bank Sulselbar sebesar Rp. 185 milyard, Ditahun 2019 silam. sementara di tahun 2020 pemerintah kembali melakukan Mengajukan pinjaman program PEN dan telah realisasi sebesar Rp.100 milyar

Adanya program PEN di sambut oleh masyarakat khususnya bagi pelaku UMKM, namun pemerintah daerah kabupaten justru dana tersebut di gunakan untuk biaya infrastruktur.

Hal tersebut terungkap, adanya pembayaran gaji tukang belum terbayarkan sebesar Rp.10 juta oleh pelaksana/kontraktor PT. Yabes Sarana Mandiri paket 3 Ta 2020 hingga kini belum terbayarkan sebesar Rp.11 Milyar.

Akibat belum terbayarkan di sebabkan dana PEN sekitar 30% atau tahap kedua belum cair.

Terkait utang daerah kekontraktor sebesar 11 milyard, di tanggapi oleh kepala badan keuangan aset daerah (BKAD) Sinjai, Hj. Ratnawati Arif. Jum’at (13/08/2021)

“Sabar-sabar maki menunggu karena sudah di ajukan berkas pembayarannya tinggal menunggu mamiki ini Kodong, karena tahap II (kedua) 30 ‘tiga puluh milyar-red’ yang belum dicairkan SMI, tapi kan berdasarkan hasil pemeriksaan nanti BPK yang kita lihat yang mana dianggap layak” katanya.

Berkaitan dengan pinjaman daerah khususnya yang bersumber dari dana PEN, tentan persetujuan anggota DPRD Sinjai.

“Tidak perlu ada persetujuan DPRD, pemberitahuan saja begitu peraturannya tapi masa sih tidak mau setuju anu berbunga menjadi tidak berbunga, sedangkan yang berbunga lagi disetujui apalagi tidak berbunga” jelas Ratna Arif.

Sementara pinjaman daerah yang bersumber dari dana PEN, wakil Ketua DPRD I Sinjai, Andi Sabir, mengakui bahwa itu hanya pemberitahuan kepada DPRD, Sabtu (14/08/2021)

“Itu hanya penyampaian bukan persetujuan DPR, bersumber pinjaman dana PEN Itu yang sebesar Rp.100 milyar” tutur Andi Sabir.

Di tambahkan. “itu masih ada 30% belum cair kita di Janji ini bulan agustus” tambahnya

(sfn)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *