Disinyalir Tupoksi BPD Lambang, Pemerintahan Samaturu’e Amburadul?

  • Whatsapp
banner 468x60

Intelijen007news, Sinjai, Sulsel – Terkait sumber anggaran yang di gelontorkan pemerintah untuk setiap desa di Indonesia tak main-main jumlahnya.

Di lansir dari sumber terpercaya, Selasa 16 Februari 2021, menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi (mendes PD TT) Abdul Halim Iskandar mengatakan total 1,68 Triliun Dana Desa (DD) telah tersalur di 5.646 Desa.

Angka ini setara dengan 8 persen dari 74.961 desa yang ada di seluruh Indonesia.

Sementara di tahun 2018 setiap Desa mendapatkan rata-rata alokasi Dana Desa sebesar Rp.800,4 juta, tahun 2019 sebesar Rp. 933,9 juta dan ditahun 2020 sebesar Rp. 960,6 Juta.

Kendati demikian, muncul pertanyaan dari berbagi pihak jika suatu Desa dengan anggaran yang fantastis namun hanya diam ditempat (tertinggal).

Seperti hal nya di Desa Samaturu’e, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai. Pertanyaan bermunculan dari berbagai elemen, mulai dari tokoh pemuda, masyarakat dan aktivis, Kamis (29/07/2021).

Salah satu nya, Muhammad Said Mattoreang, yang juga merupakan warga Dusun Balampesoang, Desa Samaturu’e, anggap bahwa Desa Samaturu’e sangat tertinggal dari desa lain.

“Di lihat dari kemajuan, itu sangat tertinggal. Bisa kita berkaca ke desa- desa lain yang punya tempat wisata, fasilitas-fasilitas di desa seperti Mobil Sehat, Keranda Mayat” ucapnya

Menurutnya, di Samaturue apa yang bisa di banggakan yang berasal dari Dananya sama?

“Ditambah lagi BUMDES maju, Karang Taruna aktif, KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) aktif, PKK jelas kegiatan nya, Majelis Taklim jalan. Tapi di Samaturu’e apa yang bisa di banggakan padahal Dana nya sama ?,” ucap Said.

Bahkan menurut Said, sektor pemerintahan di Desa Samaturu’e “amburadul” di tambah lagi tupoksi BPD dalam hal pengawasan di nilainya lamban.

“Bisa kita lihat hari ini, Kaur Keuangan sampai hari ini belum ada penggantinya dan belum juga ada wacana perekrutan untuk mengisi kekosongan itu”

Menurut keterangan atau informasi di lapangan, kekosongan yang di ambil alih oleh Sekdes selaku PLT.

“Seolah- olah tidak ada yang bisa padahal saya rasa banyak adik-adik kita yang mampu” bebernya

Patut diduga jika Sekdes yang handel semua lini.

“satu lagi, BPD agar kiranya sekali sebulan ada rapat internal agar roda pemerintahan dalam berjalan sesuai harapan semua masyarakat,” ungkapnya.

Said pun berharap, agar Desa Samaturu’e bisa bersaing dengan Desa-Desa lainya.

“Saya selaku masyarakat Samaturu’e sangat mengharapkan hal ini bisa juga. Kenapa tidak, sedangkan sumber anggaran sama,” harapnya.

Keluhan lain muncul dari Pemuda Desa Samaturu’e. karena menurutnya kurang perhatian pemerintah Desa agar memberikan ruang gerak dikalangan para pemuda.

” Pemerintah Desa sama sekali tidak memberikan ruang terhadap pemuda padahal banyak pemuda di samaturue yg memiliki ke mampuan di berbagai bidang,” kata Ardi sapaan akrabnya yang juga merupakan aktivis Sinjai

Terpisah, Ketua BPD Desa Samaturue, Sainal, yang di konfirmasi Via Wahatsaap mengenai tanggapan masyarakat tentang pengawasan BPD.

“Bahwa pihaknya membeberkan bahwa pendapat seperti itu boleh-boleh saja” tutur Sainal

Bahkan iya tuding tugas BPD dalam pengawasan dan lalai dalam cegah terjadinya tindakan penyelewengan aturan.

“Namun bila terjadi hal tersebut, BPD bisa saja menegur atau memanggil penanggung jawabnya” katanya sainal

Karena dianggapnya belum memahami tugas dan tanggung jawab BPD dalam hal pengawasan semaksimal mungkin.

“untuk mencegah terjadinya tindakan penyelewengan aturan agar tidak terjadi kesalahan” tandasnya.

Terkait soal tanggung jawab, pengawasan dan aliran dana tersebut.

“Entah itu Kepala Desa atau siapa saja yang bertanggung jawab” tandasnya.

Di akuinya dia tidak berhak untuk mengaudit atau memeriksa kesalahan karena dibatasi oleh aturan yang ada.

“Pihak yang berhak mengaudit atau memeriksa adalah inspektorat atau aparatur pangawasan independen daerah termasuk BPD bisa diperiksa dalam hal ini. Apalagi ketuanya,” jelasnya.

Ditepis, Sekretaris Desa Samaturu’e, Sulaiman, S.Pd yang dikonfirmasi tim pihaknya mengatakan bahwa rekomendasi sementara ditunggu dari Kecamatan.

“Sementara di tunggu rekomendasi dari kecamatan setelah itu baru akan di lakukan perekrutan Kaur Keuangan, Desa Samatutu’e,” Singkatnya.

Terkhusus terkait dari pemuda untuk menghidupkan kembali KIM Sipalettui.

“Terkait pemuda, kami tunggu ki untuk hidup kan KIM Sipalettui karena anggaranya sudah ada,” kuncinya.

(rn/sfn)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *