Antara Citra dan Dusta Dibalik Corona di Bumi Panrita Kitta

  • Whatsapp
banner 468x60

Intelijen007news, Sinjai, Sulsel – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai Kembali dianugerahi Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPKP) Republik Indonesia.

Hal tersebut patut diapresiasi sebagai langkah Pemkab Sinjai dalam mengelola keuangan daerahnya.

Bacaan Lainnya
banner 300250

Terlebih Opini WTP tersebut, adalah yang kelima di era kepemimpinan Andi Seto Ghadista Asapa menahkodai Pemkab Sinjai.

Acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Tahun 2020 dilaksanakan secara virtual oleh BPK Perwakilan Sulawesi Selatan diikuti jajaran Pemkab Sinjai di Ballroom Karaeng Hotel Teraskita Kota Makassar, Jumat (28/5/2021) lalu.

Penyerahan anugerah Opini WTP diterima langsung Bupati Sinjai, Andi Seto Asapa dan pada kesempatan itu mengungkapkan. “ini merupakan bukti bahwa pengelolaan keuangan dibawah kepemimpinannya sangat baik”

Apalagi, Opini WTP ini adalah yang ke-5.
TAK PERLU EUFORIA WTP yang diterima Pemkab Sinjai disikapi Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Sinjai, Akmal yang menyatakan, Opini WTP bukan jaminan bahwa pengelolaan keuangan sudah efesien dan bebas korupsi.

Pernyataan Direktur Kopel Sinjai 28 Mei 2021 itu menambahkan,walaupun statusnya WTP, kita tetap harus melihat secara detail design dari penggunanaan keuangan dan terutama aspek efisiensi dan efektifitasnya.

Menurutnya, WTP adalah compliance atau kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan maupun penggunaan azas-azas akuntansi termasuk azas accrual di dalam melaksanakan pengelolaan keuangan negara dan daerah.

Kopel Sinjai mengingatkan opini WTP yang diperoleh bukan berarti ada jaminan telah bebas korupsi. WTP tidak berarti tidak ada korupsi. Korupsi itu bisa terjadi dengan modus yang bermacam-macam.

Pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah tidak ditujukan untuk ungkap penyimpangan. Karena itu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemda bukan jaminan tidak ada penyimpangan.

“Opini WTP jangan dimaknai salah. Seolah-olah Pemda yang WTP sudah clear dan clean. WTP tidak jamin tidak ada penyimpangan,” tandas Akmal Jumat (28/05/2021).

Menurutnya, BPK dalam memeriksa tetap dapat menemukan ada penyimpangan. Namun, tidak semua penyimpangan dapat mempengaruhi opini.” Karena itu, diminta agar Pemda tak perlu euforia dengan opini WTP,” tegas Akmal.

“Pesan saya tetap hati-hati, waspada dalam pengelolaan keuangan. Pedomani seluruh peraturan perundang-undangan. BPK dalam bekerja, ada rumus, ada panduan, sehingga tidak berdasarkan perasaan,” katanya.

LABRAK PERTANYAKAN KASUS DUGAAN KORUPSI DI SINJAI.

Sementara aksi Laskar Berantas Korupsi (LABRAK) kabupaten Sinjai menggelar aksi demonstrasi di saat Sinjai masih situasi pandemi Covid-19 di kantor Kejaksaan Negeri Sinjai, Sulawesi selatan, Jumat (18/05/2021),

Menyebutkan, dalam orasinya, LABRAK Kabupaten Sinjai mempertanyakan sampai dimana penuntasan kasus dugaan korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Sinjai serta minta Kejari transparan dalam mengusut tuntas semua aduan masyarakat.

Koordinator aksi Erfin dalam orasinya, mendesak Kejari Sinjai segera menuntaskan kasus dugaan korupsi yang ada di kabupaten Sinjai, kasus Islami Center, Bansos serta meminta menyelidiki kasus dugaan permintaan fee 10% Bupati Sinjai Andi Seto Gadhista Asapa kepada mantan direktur PDAM Sinjai Suratman.

Bahkan inspektur Inspektorat Kabupaten Sinjai Andi Adeha Syamsuri saat jumpa pers di kantor Infokom Sinjai, Selasa (25/5/2021)

Saat konferensi pers di kantor Diskominfo. menyebut ketika Bupati Sinjai Andi Seto Gadhista Asapa telah menerima uang sebanyak Rp 20 juta dari mantan direktur PDAM Sinjai, itu sudah masuk gratifikasi atau suap.

“Itu sudah sangat jelas bahwa pemberian itu sudah masuk gratifikasi atau suap, maka dari itu kami meminta KPK agar turun langsung melakukan investigasi di kabupaten Sinjai,” menurut Erfin dalam aksi demonya di Kejari Sinjai.

Pada kesempatan yang sama, LABRAK Juga mendatangi Mapolres Sinjai untuk meminta kepada pihak Polres Sinjai agar menindak lanjuti laporan Bupati Sinjai yang melaporkan Andi Darmawansya alias Anca Mayor yang diduga melakukan pencemaran nama baik oleh Bupati Sinjai.

JANGAN SAMPAI MASUK ANGIN.

Sebelumnya, Direktur KOPEL Sinjai, Akmal yang bersikap kritis terhadap sejumlah dugaan Kasus Korupsi yang belakangan ini Viral di Media Sosial, Minggu (23/05/2021) lalu yang salah satunya dikritisi terhadap adanya indikasi Korupsi berupa permintaan fee 10 persen yang terjadi di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Sinjai.

“Saya meminta agar kasus yang Viral terkait PDAM Sinjai ini segera di Tindak lanjuti, tangkap orang-orang yang terlibat,” tandasnya seraya menambahkan, para penegak hukum harus bergerak cepat dan tanpa pandang bulu supaya kasus tersebut bisa tuntas dengan proses sesuai aturan yang berlaku.

“Sampai Saat ini saya masih percaya pihak APH di kabupaten Sinjai, jadi Jangan sampai kasus ini masuk angin. Penegak hukum harus bergerak cepat. Kami mendesak Kepolisian dan Kejaksaan untuk Segera memeriksa dugaan kasus korupsi yang merugikan negara ini” tegasnya.

DIBANTAH.

Menanggapi isu tersebut, Bupati Sinjai Andi Seto Asapa melalui Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Sinjai, Tamzil Binawan langsung menyampaikan klarifikasi dengan menggelar jumpa Pers yang dihadiri sejumlah media pers di ruang kerjanya, Selasa (25/5/2021).

Menurut mantan Kabag Humas Setdakab Sinjai ini, isu yang beredar di sosial media tersebut tidaklah benar, bahwa Bupati meminta fee sebesar 10 persen kepada saudara (mantan direktur PDAM) melalui (AW). Itu hanya asumsi atau dugaan yang mencatut nama Bupati.

Menurut Tamzil, apa yang disampaikan AD di media sosial berdasarkan informasi dari SR itu tanpa bukti yang jelas dan hal yang tidak benar. Bahkan, AW dan SR juga disebut-sebut telah melakukan pertemuan atas perintah Bupati.

Namun, faktanya Bupati Sinjai tidak mengetahui perihal adanya pertemuan antara AW dan SR sebagaimana isu yang disampaikan AD di medsos.

Menurut Tamzil, pihaknya akan mengambil langkah tegas bagi siapa saja yang melakukan pencemaran nama baik Bupati Sinjai.

Contohnya, seperti kasus yang sedang berproses di aparat hukum terkait pencemaran nama baik Bupati Sinjai yang juga disebarkan oleh AD di sosial media.

UPAYA LANGKAH HUKUM.

Namun sebelumnya, pernyataan Suratman dibantah A.Awal yang menganggap pernyataan Suratman itu tidak benar, baik dari nilai, permintaan dan pemberian.

Buntut dari pernyataan Suratman, pihak A.Awal merasa nama baiknya tercemar dan merasa dirugikan serta mempertimbangkan akan mengambil Langkah dan upaya hukum.

“Keterangan itu tidaklah benar terkait dalam narasi yang di tuliskan bahwa saya sebagai perantara Bupati Sinjai Andi Seto Gadhista Asapa, seolah adanya permintaan melalui aplikasi chatting Whatsapp yang katanya senilai Rp 300 juta (fee 10%),”

Mantan Dirut PDAM Sinjai, Suratman, yang dikonfirmasi oleh beritabersatu.com, jumat (21/5/2021) menanggapi pernyataan A.Awal tersebut hanya sebagai pembelaan diri.

Bahkan mengenai permasalahan ini, Suratman menegaskan bahwa dirinya siap hadapi sampai kapanpun dan di manapun.

“Inti kedatangan menemui saya hanya satu tujuannya minta uang saja, tidak ada cerita lain yang dibahas, Justru itu jalan yang terbaik, demi penegakan hukum dan keadilan, saya siap hadapi sampai kapanpun dan dimanapun,” tegas Suratman.

Sebelumnya diberitakan media pers, Suratman yang ditemui di salah satu tempat dibilangan jalan Sungai Tangka Kecamatan Sinjai Utara,Kelurahan Balangnipa Senin,16/5/21 lalu,

Suratman membeberkan beberapa bukti terkait permintaan fee 10 % tersebut, diantaranya Chating melalui Aplikasi WhatsApp dan kedatangan A.Awal (Perantara) di Kantor PDAM yang disaksikan oleh salah satu Staf serta pertemuan Suratman dengan A. Awal di rumah makan cepat saji di Kota Makassar ketika dirinya (Suratman) masih menjabat sebagai Direktur PDAM Sinjai.

BERSTATUS SIDIK

Sepekan sebelum perayaan Iedul Fitri 2021, tepatnya Rabu (05/05/2021) Kepala Kejaksaan Negeri ( Kajari) Sinjai, Ajie Prasetya menggelar jumpa pers di kantornya,

terkait penyelidikan dua kasus dugaan Tipikor ditangani Kejaksaan Negeri Sinjai, kini status penanganannya berlanjut ke tingkat penyidikan.

Kejari Sinjai yang didampingi Kasi Intel Kejari, Helmy dan Kasi Pidsus, Joharca menyampaikan, kasus dugaan Tipikor yang dimaksud adalah, pertama pembangunan Rumah Susun (Rusun) yang berlokasi di Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, dibangun Tahun 2018 lalu dengan anggaran yang bersumber dari APBN Kementrian PUPR, senilai Rp 13,8 Miliar.

Kasus dugaan Tipikor yang kedua, lanjutnya Ajie Prasetya, soal program bantuan hibah dari Pusat yang dikelola oleh PDAM Tirta Sinjai Bersatu selama tiga Tahun, dari 2017 Rp 2 Miliar, 2018 Rp, 3 Miliar dan di 2019 Rp3 miliar yang total anggaran keseluruhan Rp 8 Miliar.

Ajie menegaskan, ” Dua Kasus Miliaran dugaan Tindak pidana Korupsi ini, Insya Allah akan kita tuntaskan secepatnya secara Proporsional dan transparan,”tandasnya seraya menambahkan, kasus ini sudah kita rampungkan dan ditingkatkan statusnya dari proses Penyelidikan menjadi penyidikan.

“Untuk diketahui dari dua Kasus dugaan Tipikor tersebut, Rusun sudah ada 15 orang yang telah dimintai keterangannya, sedangkan Kasus Pengelolaan Dana Hibah sudah ada 20 yang juga telah dimintai keterangannya,” jelasnya menambahkan

Dugaan korupsi dan atau gratifikasi kini menjadi sorotan publik karena dinilai ironis di tengah situasi masyarakat yang sedang kesulitan menghadapi pandemi Covid-19.

Kasus dugaan korupsi dan atau gratifikasi di tengah pandemi Covid-19 di beberapa daerah telah banyak terungkap oleh pihak Aparat Penegak Hukum (APH) meski masih menjadi persoalan yang tak kunjung tuntas.

Memberi hadiah untuk penyuapan dan menerima gratifikasi menjadi praktik korupsi yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagai seorang pemimpin sudah seharusnya menjadi contoh yang baik bagi setiap anggotanya.

Jika seluruh pemimpin suatu negara, pemerintahan, perusahaan atau usaha tidak melakukan tindak korupsi maka ini bisa menghalangi orang-orang yang berada di bawahnya melakukan tindak korupsi.

Sebagaimana diketahui, Kekuatan hukum sangat diperlukan untuk menegakkan keadilan. Ketika hukum tidak berfungsi sebagai mana fungsinya, maka kepercayaan publik akan hilang.

Dengan membangun supremasi hukum yang kuat, maka pelaku-pelaku koruptor tidak menemukan celah untuk melancarkan aksi mereka. Membangun supremasi hukum yang kuat adalah dengan memberlakukan hukuman secara adil tanpa pilih kasih sehingga tak ada lagi manusia yang kebal hukum.

Fenomena yang terjadi seperti saat ini, ibarat “bola panas”, yang sepatutnya disikapi dengan bijak yang memang diharapkan, agar “bola panas” itu tidak menggelinding lebih jauh dan meluas dengan berbagai ragam asumsi, saling tuding dan ketidakpercayaan publik terhadap penegakan hukum serta simpang siurnya pemberitaan media,

Maka sepatutnya kepada semua pihak seyogyanya menyelesaikan nya secara hukum, termasuk harapan kepada pihak APH untuk menindaklanjuti secara berkeadilan, tidak “ runcing ke bawah, tumpul ke atas”.

Sumber: Faktual.Net
Penulis :Nurzaman Razak

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *