Patut Diduga Penerapan PP, Perpres dan UU Terkait Siber Pungli, Mati Suri di Sinjai

  • Whatsapp
banner 468x60

INTELIJEN007NEWS SINJAI, SULSEL – Trigonometri dalam Istilah matematika berarti segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya merupakan sudut siku-siku dalam perhitungan matematika erat hubungannya antara sisi dan sudut segitiga siku-siku.

Suatu sebab jadi hal menyuarakan dan disuarakan oleh masyarakat Kabupaten Sinjai, baik di dunia Maya maupun dalam kehidupan sehari-hari masa kini. Jum’at (09/07/2021).

Bacaan Lainnya
banner 300250

Kuat dugaan akibat yang terkesan amburadul, tata kelola jalannya roda pemerintahan beserta mitra kerja, berbuntut pada peristiwa indikasi membingungkan?

Pada tahun 2019 Eks Dirut PDAM kabupaten Sinjai Inisial SR, pada pengangkatan SK di nilai cacat hukum oleh sejumlah pihak,hal tersebut terkuak belum lama ini.

Seiringan dengan munculnya fakta unik sebesar Rp 20 juta rupiah di serahkan SR kepada Sekertaris pribadi (sekpri) Bupati Sinjai, Kata SR kepada wartawan 20juta tersebut diserahkan di ruang apartemen di Jakarta.

Kata dia lebih lanjut, karena sebelumnya ada permintaan fee proyek di PDAM 20% menurutnya jika dikalkulasikan mencapai Ratusan juta rupiah.

SR yang tak dapat memenuhi kisaran ratusan juta, sesuai permintaan fee proyek di PDAM , Singkat dengan nekat SR, menyerahkan uang 20 juta rupiah, dengan harapan peran aktif di posisi jabatan direktur tetap di jabat oleh dirinya.

Namun ironisnya SR di non job kan dari jabatannya selaku direktur di PDAM Sinjai.

Sementara diketahui oleh banyak pihak dan muncul di permukaan publik tak lain SR sendiri yang mengungkapkan kepada salah seorang Aktivis pemerhati sosial Ancha mayor, lalu Viral ke berbagai jejaring sosial media (sosmed), facebook maupun WhatsApp bahkan di media pers.

Ancha Mayor sosok tak gentar, belakang ini di ketahui di laporkan ke polisi atas dugaan melanggar hukum di transaksi elektronik UU ITE.

Dua pejabat yang melaporkan Ancha Mayor, yakni Eks kadis kesehatan dan Bupati sinjai.

Ancha Mayor telah diputuskan Terbukti, dengan vonis satu bulan penjara atas perkara laporan eks kadis kesehatan.

Sementara untuk laporan Bupati Sinjai , sementara masih tahap proses pihak berwenang, Handphone (HP) dan SIM card milik Ancha Mayor,

Sementara waktu disita  pihak berwajib untuk jalannya proses lebih lanjut dan Lancar.

“Melihat kondisi di era digital 4.0-5.0
Perlu adanya ketelitian dan kedisiplinan dalam bermedia sosial, facebook dan whatsapp maupun lainya” ujar salah seorang rekan media pers

Dia mencontohkan yang menimpa Ancha Mayor, meskipun tujuannya menyampaikan pendapat dan kritikan terhadap kebijakan pemerintah.

“Namun naas ia, dinilai melakukan pencemaran nama baik dan itu Terbukti di persidangan” ujarnya sambil tersenyum.

Berkaitan tersebut  terlaksananya kontrol sosial dan Peran serta masyarakat terhadap penyelenggara negara sesuai Perpres No. 68 Tahun 1999 tentang tata cara Pelaksanaan perang masyarakat dalam penyelenggara negara berfungsi untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih. Meliputi;

  1. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan negara;
  2. Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari Penyelenggara Negara;
  3. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan Penyelenggara Negara;
  4. Hak memperoleh perlindungan hukum.

Ada pun pihak/stakeholders baik itu masyarakat, DPRD, Partai Politik, LSM, akademisi, maupun para pelaku usaha.

Terkait hal tersebut UU dan Perpres menuai pertanyaan di Kabupaten Sinjai, yakni:

  1. UU No.37/2008 tentang Ombudsman RI,
  2. UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  3. UU No.25/2009 tentang Pelayanan Publik,
  4. Perpres 87/2016 tentang Satgas saber pungli.
  5. PP No 43/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berkaitan lebih lanjut, data fakta unik  Laporkan – Dilaporkan – Melaporkan, terungkap dan terjadi di Kabupaten Sinjai.

Berikut informasi Faktanya yang berhasil di rangkum

Misalnya; SR dilaporkan oleh Pihak Inspektorat ke Komisi pemberantasan Korupsi KPK, melalui instruksi Bupati Sinjai, Terungkap setelah Jumpa pers di gelar di ruang kantor kominfo Sinjai.

SR eks Dirut PDAM melaporkan Bupati Sinjai ke Polda Sulsel/Makassar tentan aduan 28 Mey 2021.

Dari kalangan Pengiat anti korupsi 3 Lembaga Secara Resmi melaporkan segala bentuk indikasi Dugaan Kasus di Sinjai ke KPK, di iringi Dengan aksi unjuk rasa di depan kantor KPK.

Yang lebih unik, belum lama ini pemerintah Kabupaten Sinjai, memberikan wadah untuk membantu warganya dalam pendampingan Hukum, sementara Bupati Sinjai sendiri telah melaporkan Warganya, selain Ancha Mayor yang dilaporkan Bupati Sinjai ke pihak berwajib.

Turut diduga telah melaporkan ketua DPRD kabupaten Sinjai kepada pihak partai politik majelis partai Gerindra.

‘Membingungkan” bukan?

Sementara itu SR Melalui Keterangan tertulis diterima Wartawan beberapa waktu lalu,SR siap mengikuti segala proses hukum. diterangkan(1Juni 2021).

“Saya Siap apapun langkah yang ditempuh Pak Bupati Sinjai saya tetap teguh pendirian  akan mengikuti proses hukum selanjutnya demi keadilan terhadap diri saya yang mengaku dizalimi” tegas SR

SR Mengatakan secara blak blakan, “semua ini adalah rentetan dari permintaan uang oleh pak Bupati 300 juta melalui orang dekatnya, waktu itu saya katakan tidak ada dan tidak sanggup membayar namun seiring berjalannya waktu pikiran saya terbebani terus menerus kemungkinan akan berimbas sesuai issue keinginan Bupati mengganti saya oleh orang terdekatnya tentu dilakukan memberhentikan atau mencopot jabatan saya” jelasnya saat RDP di kantor DPRD Sinjai.

Lanjut, “Maka dari itu saya berusaha menempuh cara ini walau hanya punya kemampuan membayar Rp.20 juta demi perjuangan hidup karena takut kehilangan pekerjaan saya berpikir panjang setiap hari bagaimana kalau saya di copot dari jabatan hasil seleksi/UKK tahun 2014 dijaman Bupati (re. SBY) Sebelumnya” ungkapnya.

Sebagai seorang bawahan yang punya loyalitas terhadap atasan dan punya tanggungan terhadapnya.

“Jabatan ini tentu saya harus berusaha mempertahankan sebab kalau dicopot susah mencari pekerjaan lain pasti membuat keluarga saya sengsara sementara istri hanya mengandalkan pekerjaan saya hanya mampu mengurus  anak 7 orang tidak ada pekerjaan lain kecuali ibu rumah tangga biasa” ucapnya

Ditambahkan oleh SR terkait adanya issu fee Rp.300 juta atau fee 10% dan pemberian uang Rp. 20 juta.

“Oleh karena uang yang diminta Rp.300 juta sangat besar nilainya bagi saya tentu tidak sanggup memenuhi, untuk itulah saya mencoba penuhi sesuai kemampuan hanya Rp. 20 juta tetapi mungkin dianggap terlalu kecil nilainya sebagai Bupati namun tetap saja diterima saat itu tidak ada penolakan dan tidak mengembalikan kepada saya atau setidaknya konfirmasi ke saya bahwa uang tersebut tidak diambil” harapnya.

Dilaporkan ke KPK adapun dilaporkan ke KPK itu urusan beliau Insya Allah atas  izin dari Allah saya siap ikuti terus proses hukum yang berlaku sampai tuntas.

Lanjut kata dia, (SR) Peristiwa penyerahan uang terjadi pada tgl 18 oktober di Apartemen Fraser Residence menteng Jakarta.

“Peristiwa ini sudah berlalu 1 tahun 5 bulan atau 17 bulan  tetapi baru muncul sekarang kenapa tidak dimunculkan waktu itu” tuturnya.

Lanjut “Pertanyaan kenapa inspektorat waktu itu hanya mempersoalkan legalitas SK Direktur dengan tujuan pemberhentian saya padahal ada kasus yang lebih besar dan kuat sekali dijadikan dasar memecat saya” jelasnya.

Soal, Laporan Suratman kepada pihak kepolisian Polda Sulsel, di benarkan oleh kuasa hukum nya Andi Salahuddin SH seperti di beritakan belum lama ini.

Salahuddin, menuturkan, sempat mendatangi ruang kantor kepolisian dan mendampingi kliennya saat dimintai keterangan.

Sementara terkait Laporan Inspestorat ke KPK ,SR Belum diperiksa kata Kuasa hukum SR (07/07/2021).

Senada dengan ungkapan Arjuna juru bicara (Jubir) 3 lembaga “KATIK, GERMAK, Suara Indonesia (SI)”  mengaku telah melaporkan dugaan kasus korupsi di Sinjai, laporan yang telah diterima oleh KPK belum juga ada informasi tindak lanjut.

Arjuna juga menyebutkan kini laporan GMBI juga telah diterima oleh KPK sesat setelah Demo, selain GMBI Persaudaraan Bugis Sinjai PBS melalui ketua Muzakir Muhlis, mengakui akan mengawal Laporan tersebut.

Banyak sumber yang menilai KPK terkesan Dingin saat ini, entahlah?

Adanya Faktor covid-19 atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sehingga pihak nya masih terkesan dingin ungkap sumber dari berbagai kalangan.

Hingga berita ini diterbitkan sejumlah pihak terkait, masih berusaha untuk di konfirmasi. Tutupnya .

(sfn)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *