Menakar, Kritik Di Muara Pencemaran Nama Baik

  • Whatsapp
banner 468x60

INTELIJEN007NEWS.COM – Kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu perwujudan dari demokrasi.

Apalagi di era teknologi seperti saat ini, masyarakat bebas mengemukakan pendapatnya melalui media sosial, kapan pun dan di manapun.

Tak hanya kebebasan menyampaikan pendapat, tetapi kebebasan menyampaikan kritik pun telah banyak Dilakukan

Presiden Joko Widodo pernah bilang dan dirilis di Kumparan, 22 februari 2021, agar masyarakat aktif mengkritik pemerintah dan mengajak seluruh elemen bangsa untuk berkontribusi dalam perbaikan pelayanan publik.

Pernyataan itu muncul saat masyarakat takut menyampaikan kritik, ketakutan ini terasa wajar mengingat ada beberapa kritikan yang berurusan dengan polisi setelah mengkritik pemerintah di media sosial.

Berdasarkan konstitusi, menyampaikan pendapat di muka umum dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang berbunyi: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang”.

Di media sosial, orang bebas berpendapat, mengeluarkan unek – uneknya, baik itu kritik, curhat, gosip, bahkan sampai menghujat.

Menyikapi hal ini, pemerintah kemudian mengaturnya melalui UU ITE agar kebebasan berpendapat tidak kebablasan.

KASUS ANCHA MAYOR.

Nama Bung Ancha Mayor yang nama lengkapnya Andi Darmawansyah, tidak asing lagi di dunia maya, media sosial, hingga di dunia nyata dengan orasinya pada demonstrasi.

Postingannya banyak ‘mempertanyakan, menyoroti dan menanggapi hingga kritik’ soal penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya, Sinjai.

Hasil pengamatan, sorotan, tanggapan dan kritiknya terhadap pemerintah atau Lembaga lainnya, tak pernah terjawab langsung di akun postingannya, justru terjawab melalui media pers yang meminta tanggapan atas postingan Bung Ancha Mayor tersebut. Dan atau bahkan berujung ke polisi.

Sebenarnya, yang dibutuhkan adalah tanggapan, terlepas dari setuju atau tidak, yang bermartabat, berbasis pada pemikiran secara intelek.

Persetujuan maupun penolakan disampaikan dengan argumentasi. Bukan dengan laporan ke polisi.

Hal-hal semacam itu yang mungkin jadi keluhan oleh orang-orang yang biasa berpikir dan mengeluarkan pendapat terhadap kinerja pemerintah.

Entah bagaimana cara berpikirnya, sorotan dan kritik Bung Ancha Mayor dianggap sebagai pencemaran nama baik.

Sementara Pola pikir yang kritis Menurut “bell hooks“,pola pikir kritis adalah pola pikir yang selalu mencari tahu apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana dari suatu hal.

Melalui komentar dan postingnya di media sosial yang diamati dan di telaah, lebih banyak mengungkap data dan sumber yang sifatnya kritik yang kritis.

Di lain pihak, berdasarkan teori dari Richard Paul dan Linda Elder, pola pikir kritis merupakan suatu seni dalam menganalisa dan mengevaluasi masalah dengan tujuan untuk memperbaiki problema tersebut.

Apakah ini bukan dianggap sebagai tindakan yang berlebihan ?.

Untungnya Aparat Penegak Hukum (APH)  punya standar dalam memilah mana bersifat kritik, mana bersifat fitnah, atau mana yang bisa ditindaklanjuti dan atau diabaikan saja.

Sehingga akan menghasilkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan dan keinginan pelapor.

Namun setidaknya pemberitaan soal adanya laporan saja pun sudah membuat suasana tidak nyaman.

Apalagi kalau sampai terjadi pemanggilan untuk pemeriksaan. Itu tentu akan lebih merepotkan.

Seperti diberitakan media media sebelumnya, Bung Ancha mayor didakwa dengan dakwaan tunggal dari penuntut umum dengan pasal 45 ayat 3 junto pasal 27 ayat 3 UU RI no 19 tahun 2016 tentang perubahan UU RI no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) muatannya itu adalah pada pokoknya adalah penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media elektronik.

Sementara postingan Bung Ancha Mayor di akun facebooknya, 19 Mei 2020,  telah terjadi kapitasi PNS di Dinas Kesehatan Sinjai sebesar 200 Ribu Rupiah, tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Menurut Bung Ancha mayor, dirinya merasa terdzolimi dengan kasus ini dan adanya ketidak adilan yang dilakukan kepada dirinya.

Meski begitu, dia divonis satu bulan penjara lebih ringan dari tuntutan JPU tiga bulan penjara.

Sementara dalam kasus menghadapi laporan Bupati Sinjai dengan Laporan Polisi Nomor LP/27/II/2021/SPKT/POLRES SINJAI, tertanggal Senin 22 Februari 2021,  dengan tuduhan pencemaran nama baik,

Karena Bung Ancha Mayor menyoroti Bupati Sinjai terkait dugaan pemotongan dana oleh petugas kesehatan di RSUD Sinjai di masa pandemi Covid-19 Januari 2021 lalu dan memposting dugaan pemotongan insentif Nakes dan pasien yang meninggal dunia pada 16 Februari lalu.

KRITIK DI MUARA PENCEMARAN NAMA BAIK

Kritik sosial adalah salah satu bentuk komunikasi dalam masyarakat yang bertujuan atau berfungsi sebagai kontrol terhadap jalannya sebuah sistem atau proses masyarakat

Dalam menyampaikan kritik, Bung Ancha Mayor bisa jadi menyampaikan  secara objektif, mengedepankan objektivitas dalam memberikan kritik adalah bukti kejujurannya dalam mengkritik, setidaknya bukan menghujat.

Mengingat apa yang dipostingnya, kini ada diantaranya ditindaklanjuti oleh lembaga penggiat anti korupsi di Sinjai dan di Jakarta hingga ke Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) di Jakarta untuk mencari kebenaran, bukan pembenaran.

Tulisan ini bukan semata untuk sebuah pembelaan dari apa yang sementara dihadapi Bung Ancha Mayor di APH, melainkan mencoba menakar dari apa yang dihadapinya,

Seperti pada tulisan sebelumnya di pembelanews.com, berjudul “ Sang Penggiat  Itu Tetap Tegar, Mesk Badai Hukum Menerpanya”, 22 Juni 2021, dengan jangkauan pembacanya per tanggal 03 Juli mencapai  1.658 lebih.

Penulis : Nurzaman Razak
Sumber: pembelanews.com

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *